Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Purwakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan perlunya memperbesar peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Berdikari, dalam upaya mencapai swasembada daging nasional. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengharapkan BUMN menghasilkan keuntungan finansial semata, melainkan juga sebagai bentuk investasi strategis demi kedaulatan pangan.

"Kami juga mengharapkan agar BUMN yaitu PT Berdikari diperbesar. Seperti, lahan-lahan mereka yang kosong, yang disediakan cukup besar, itu kita meminta kepada Pemerintah terutama BUMN, jangan ditargetkan BUMN-BUMN itu menghasilkan keuntungan dalam bentuk uang. Tetapi dalam bentuk investasi. Jadi, katakanlah Kementerian Pertanian itu membutuhkan lahan untuk peternakan. BUMN harus mensupport itu, lahan yang ada harus dioptimalkan untuk kepentingan peternakan tadi, sehingga target keuntungan itu, tidak hanya uang, tetapi target keuntungan itu adalah investasi dalam berbentuk swasembada daging itu,” kata Firman Soebagyo kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).

Lebih lanjut, Firman menggarisbawahi pentingnya sinergi antar kementerian, terutama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN, agar pengelolaan lahan negara berjalan efektif. Ia menyoroti hambatan birokrasi yang dialami dalam pengelolaan lahan BUMN lain seperti Perhutani yang menghambat pemanfaatan lahan tersebut untuk sektor peternakan.

"Oleh karena itu, kementerian satu dengan yang lain, harus ada kerja sama yang baik. Ini yang saya lihat itu, Kementerian BUMN seperti Perhutani ini tadi, lahan kosong itu mereka tidak boleh. Harus menggunakan mekanisme dan lain-lain, ini repot. Sama-sama yang namanya milik negara. Kalau ini terjadi gap (celah) itu, sulit akan tercapai," ujarnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah agar investor asing yang mulai masuk ke sektor peternakan harus tetap menghargai kearifan lokal dan bekerja sama dengan pelaku usaha serta peternak lokal. Ia khawatir keberadaan perusahaan asing yang menerapkan pola bisnis modern akan meminggirkan peternak lokal, terutama di wilayah produksi susu utama seperti Boyolali dan Jawa Barat.

"Upaya yang dilakukan Pemerintah itu, tadi sudah mulai mengatasi untuk menarik investor asing, tetapi investor asing ini harapan kami adalah, mereka itu tetap memperhatikan kearifan lokal, kerja sama dengan pelaku usaha lokal, sehingga pelaku usaha lokal dan peternak lokal itu, tidak bisa diabaikan. Apalagi nanti kalau produksi susu, seperti di wilayah Boyolali, di Provinsi Jawa Barat, ini produksi susu terbesar. Jangan sampai dengan masuknya asing nanti, kemudian para pelaku usaha di sektor susu swasta ini, mereka itu tersingkirkan, akibat daripada perusahaan asing. Karena perusahaan asing itu, biasanya menggunakan pola-pola modern,” tegas Firman. (aas/rdn)